Mabes Polri akan terus memproses kasus Bibit Samad Riyanto sesuai koridor hukum.

Untuk merealisasikan perintah Presiden agar kasus Bibit dan Chandra dihentikan ternyata masih panjang. Jaksa Agung Hendarman Supandji memastikan sedikitnya butuh waktu 14 hari untuk memutuskan apakah kasus Bibit-Chandra dapat dihentikan.

Waktu yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Malam ini, Senin 23 November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan sikapnya atas kasus yang menimpa dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah akan diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian ini akan dilakukan dengan adil.

Proses hukum kasus dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah terus menjadi pembicaraan khalayak orang. Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden RI ke-10 pun ikut memantau kasus tersebut. Menurut Kalla, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus berlaku jujur dan adil terkait hasil rekomendasi Tim 8.

Sekitar 10 pelukis yang tergabung dalam CICAK (Cinta Indonesia Cinta Antikorupsi) melakukan aksi damai dan melukis di Bundaran Hotel Indonesia. Dalam aksi itu, mereka ingin agar Cicak menang melawan Buaya.

Puluhan jurnalis dari berbagai media baik cetak, elektronik, dan online, menggelar aksi unjuk rasa di Markas Besar Kepolisian RI. Mereka menuntut kepolisian tak menyeret pers dalam konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Markas Besar Kepolisian melayangkan surat pemanggilan kepada Kompas dan Sindo terkait pemberitaan rekaman penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga penegak hukum Polri, Kejaksaan Agung dan KPK, Komisi III DPR akhirnya memberikan rekomendasi agar kasus dua pimpinan nonaktif KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto dilanjutkan. Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung juga menilai Tim 8 tidak konsisten.

Komisi III Bidang Hukum DPR kembali menggelar rapat dengan tiga institusi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).